Oleh: Rina Mardianan dan Soeryo Adiwibowo

Intensifikasi dan Penyeragaman Sistem Pertanian

Sejak tahun 1960an kebijakan pertanian yang dilancarkan pemerintah lebih mengarah pada intensifikasi sistem pertanian pangan. Revolusi Hijau adalah contoh kasus yang sering dibahas dan dikritik oleh banyak kalangan. Pada tahun 1984 pemerintah mengumumkan bahwa Indonesia telah berhasil melakukan swasembada beras. Berselang 10 tahun setelah keberhasilan tersebut, justru Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Pola Revolusi Hijau juga terjadi di bidang perikanan, yakni Revolusi Biru. Sebagaimana intensifikasi dan monokulturisme pada tanaman padi, sektor pertambakan udang juga mengalami hal yang sama. Ada dua hal penting berkaitan dengan intensifikasi dan monokultur budidaya ini. Pertama, penggunaan pestisida kimia secara terus menerus dalam jangka panjang dapat meningkatkan resistensi dan resurjensi hama. Kedua, penggunaaan satu varietas saja dalam satu sektor pertanian membuat sistem pertanian rentan karena bila terserang hama, maka seluruh ladang, tambak dan kebun akan mengalami gagal panen.

Sistem Pertanian Lokal Diabaikan

Seluruh perangkat kebijakan dan insentif ekonomi di bidang pertanian diarahkan pada pertanian insentif dan monokultur. Kebijakan dan praktek ini mengarah pada erosi plasma nutfah pertanian dan pengetahuan tradisional petani mengenai sistem pertanian yang berkelanjutan.

Konversi Lahan Subur

Konversi lahan merupakan masalah yang mendasar. Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat konversi lahan pertanian beririgasi di Jawa mencapai US$ 1-2 miliar/tahun pada tahun 1980-1995. Ditengah kerugian tersebut, pemerintah justru mencetak sawah baru di luar Jawa dimana prasarana irigasi belum tersedia dengan baik dan areal tanah berada dalam tingkat kesuburan rendah. Moratorium konversi lahan produktif adalah pilihan kebijakan yang lebih baik.

Mengabaikan Sosial-Ekonomi Petani

Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan di bidang pertanian tidak mampu mengangkat kondisi sosial-ekonomi petani, terutama petani padi. Hal ini terjadi karena pembangunan pertanian gagal dikaitkan dengan pengembangan kesejahteraan petani melalui pembangunan desa yang rata dan adil. Demikian pula, petani hampir tidak pernah mendapatkan pelayanan informasi mengenai pasar, iklim, dan hasil-hasil penelitian yang bisa mereka terapkan, termasuk mengenai teknologi tepat guna yang bisa memberikan nilai tambah pada produk pertanian. Akibatnya, citra petani sebagai golongan yang miskin, buta huruf, kumuh, dan tidak berkembang muncul sebagai resultante dari kegagalan pembangunan dalam mengangkat tingkat sosial ekonomi masyarakat petani.

System of Rice Intensification (SRI)

Sejak tahun 1997, situasi politik di Indonesia mengalami perubahan secara drastis. Realita di lapangan menunjukkan, sangat sedikit teknologi pertanian yang dihasilkan lembaga-lembaga penelitian bisa sampai atau dilakukan oleh petani. Sebagai upaya untuk mendekatkan teknologi kepada petani, maka diperlukan pendekatan baru yang spesifik lokasi berdasarkan permasalahan yang dialami para petani. Metode SRI (System of Rice Intensification) merupakan sebuah teknologi berkelanjutan yang menguntungkan petani karena memberikan hasil produksi lebih tinggi. Teknik yang digunakan dalam SRI adalah dengan memperlebar jarak tanam sehingga penyerapan unsur hara oleh akar merata kepada seluruh tanaman. Tak kalah pentingnya adalah jumlah pemakaian bibit dengan metode SRI sebanyak 5 hingga 10 kali lipat lebih sedikit dibanding yang lazim digunakan petani. Pada tahun 2004, dimana secara internasional dan nasional dideklarasikan sebagai tahun beras, semakin banyak petani kecil di Indonesia yang mulai menerapkan SRI, sebagai cara yang cukup revolusioner dalam bercocok tanam padi.